Pemprov Kepri Tunggu Kejelasan Tunda Salur Oleh Pemerintah Pusat
Ilustrasi Bank Indonesia

Tanjungpinang, Kepri, Samjonews.com Situasi dan kondisi Pemprov Kepri sedang harap-harap cemas (H2C) lantaran belum adanya kepastian berapa tunda salur yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2018 ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah mengakui pihaknya sedang menunggu kabar baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkue).

“Kepastian dari Kemenkeu tentang transfer daya tunda salur 2017 sudah ada. Namun berapa besarannya, kita masih menunggu penjelasan lewat Permenkeu dalam waktu dekat ini,” ujar TS. Arif Fadillah usai mengikuti Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kepri terhadap Nota Keuangan APBD Perubahan TA 2018 di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Rabu (5/9)

Pria yang duduk sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut juga mengatakan, kekhawatiran pihaknya adalah selain belum jelasnya berapa besar anggaran DTS yang akan diterima Pemprov Kepri, juga kapan DTS tersebut akan diterima. Ditegaskan Arif, persoalan ini akan berdampak pada pembayaran kegiatan milik Pemprov Kepri yang sedang berjalan.

“Cuma tunda salur itu belum jelas masuknya kapan, ya kalau tidak masuk akhir tahun ini, nanti akan jadi tunda bayar juga proyek-proyek yang sudah berjalan,” papar Arif.

Sementara itu, sewaktu berlangsungnya sidang paripurna masing-masing fraksi di DPRD Kepri memberikan masukan dan kritikan terhadap Pemprov Kepri. Persoalan klasik yang terus menerus disorot adalah tidak berdayanya Pemprov Kepri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri. Bahkan sektor kemartiman belum memberikan kontribusi positif bagi daerah.

Fraksi PDI Perjuangan menyampakan kritikan tersebut lewat juru bicaranya, Ruslan Kasbulatov, meminta Pemprov menjadikan sektor pajak daerah diperluas pengelolaannya. Legislator Komisi I tersebut menegaskan, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan pertengahan tahun 2018.

“Sangat disayangkan tentunya, Pemprov Kepri saat ini mengusung tema pembangunan ekonomi dari sektor maritim. Tetapi sangat kontras, dari sektor tersebut belum ada kontribusinya,” tegas Ruslan.

Persoalan-persoalan lain yang dikritik oleh fraksi-fraksi di DPRD Kepri adalah belum mengenai belum tuntasnya polemik Pajak Air Permukaan (PAP) dengan Adya Tirta Batam (ATB). Kemudian Pemprov Kepri belum bisa memanfaatkan peluang untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan Partisipan Intrest (PI) 10 Persen. (Anis)
 
Top