Tanjungpinang, Kepri, Samjonews.com Sinkronisasi anggaran sebesar Rp 123 miliar menjadi solusi terakhir dalam pembahasan APBD Perubahan 2018 di Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Rabu (12/9/2018) sore.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov Kepri dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri sepakat melakukan sinkronisasi anggaran sebesar itu untuk menutupi sejumlah defisit anggaran.

Jumaga: Tutupi Defisit, OPD di Lingkup Pemprov Kepri Tunda Pelaksanaan Beberapa Kegiatan
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak merincikan, tunda bayar sebesar Rp 85 miliar, defisit sebesar Rp 10 miliar, reses dan THR DPRD Kepri sebesar Rp 10 miliar, Biro Umum untuk kegiatan Wakil Gubernur sebesar Rp 5,4 miliar.

Sinkronisasi juga dilakukan untuk menutupi kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan Pemprov Kepri memberikan THR dan Gaji 13 kepada pegawai sebesar Rp 20 miliar dan bantuan untuk kegiatan Porprov sebesar Rp 2 miliar.

"Sinkronisasi terhadap APBD Perubahan 2018 itu mencapai Rp 123 miliar. Semuanya sudah sepakat ini," kata Jumaga usai, memimpin rapat pembahasan.

Jumaga menjelaskan, akibat defisit ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kepri terpaksa harus menunda pelaksanaan beberapa kegiatan. Jumlah sinkronisasi dari masing-masing OPD tersebut bisa mencapai Rp132 miliar.

"Setelah ini ada pembahasan di komisi-komisi. Sesuai rencananya APBD Perubahan 2018 ini akan disahkan pada 25 September mendatang," tambah Jumaga.

Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan, Penelitian, dan Pembangunan (Bapelitbang) Provinsi Kepri, Naharudin menambahkan, sinkronisasi anggaran di sejumlah OPD ini akan mempengaruhi perubahan nomenklatur kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebab, jika dipaksakan maka kegiatan tidak akan berjalan sesuai harapan program tersebut.

"Secara keseluruhan apa-apa saja yang di sinkronisasi sudah disampaikan Ketua DPRD," ujar Naharuddin. (Anis)
 
Top