Batam, Kepri, Samjonews.com DPRD Kota Batam mulai menetapkan jadwal pembahasan rancangan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Batam Tahun 2018.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan hari ini, Selasa (04/09/18) baru sebatas menyusun jadwal. Dalam penyusunan jadwal, pihaknya mengundang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Batam.

DPRD Batam Jadwal Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Bersama TAPD Pemko Batam
Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Batam Tahun 2018.

“Kita mulai susun jadwal pembahasan,” kata Nuryanto.

Penyusunan jadwal tersebut juga bertujuan mensinkronisasikan jadwal para anggota dewan. Sehingga ketika membahas Rancangan KUA-PPAS tidak berbenturan dengan jadwal anggota dewan. Hal ini juga untuk memaksimalkan waktu yang ada.

Anggota Banggar DPRD Batam, Aman menyebutkan, pembahasan KUA-PPAS diawali agenda rapat Banggar bersama eksekutif. Dilanjutkan rapat pra pembahasan antara komisi-komisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan agenda inventarisasi hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2018.

“Mudah-mudahan usai rapat internal selesai, jadwal ditentukan dan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan bisa langsung kita laksanakan,” tutur Aman.

Rancangan KUA-PPAS baru bisa disetujui setelah pimpinan DPRD dan Wali Kota Batam menandatangani MoU KUA-PPAS tersebut. “Tahapannya masih panjang sebelum rancangan KUA-PPAS ini ditetapkan menjadi ranperda APBD P 2018,” sebut Aman.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menetapkan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Batam tahun 2018 sebesar Rp 2,5 triliun. Angka ini turun sekitar Rp 92 miliar dari target APBD Murni tahun 2018 sebesar Rp2,8 triliun.

Asumsi yang mendasari penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan APBD 2018 diantaranya terjadinya perubahan di komponen pendapatan. PAD yang awalnya diproyeksi Rp 1,25 triliun turun menjadi Rp 1,23 triliun. Begitu juga dengan dana perimbangan dari awalnya Rp 934,6 miliar menjadi Rp 926,4 miliar, lain-lain pendapatan yang sah dari Rp 348 miliar jadi Rp 309,6 miliar.
 
Top