Pansus LPP APBD TA 2017 DPRD Kepri: Minta Pemprov Kurangi Ketergantungan Dana Pusat
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, SH bersama Gubernur Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si saat memberikan sebelas rekomendasi yang dibacakan oleh juru bicara Pansus Suryani, di Sidang Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kepri,Senin (6/08/18).
Tanjungpinang, Kepri, Samjonews.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun anggaran 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan tugasnya.

Pansus memberikan sebelas rekomendasi yang dibacakan oleh juru bicara Pansus Suryani, di Sidang Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kepri, Senin (6/08/18).

Adapun rekomendasi yang dilahirkan pansus adalah meminta Pemprov Kepri mengurangi ketergantungan dana transfer pusat.

Pansus LPP APBD TA 2017 DPRD Kepri: Minta Pemprov Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

“Kami meminta agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta OPD terkait harus berkerja optimal untuk menggali potensi pajak dan Retribusi daerah serta pendapatan lain- lain yang sah,” kata Suryani.

Iya juga memberikan rapor merah kepada Dinas Perhubungan yang hanya mampu merealisasikan pendapatan dari retribusi daerah sebesar 0,03 persen saja.

“Pansus meminta agar kinerja Dinas Perhubungan menjadi catatan khusus untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti Gubernur,” pinta Suryani lagi.

Pansus juga melihat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan sistem pengendalian intern.

Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar Gubernur mengevaluasi dan menempatkan SDM yang tepat dan berkompeten dibidang pengelolaan keuangan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Anis/Hms)
 
Top