Tanjungpinang, Kepri, Samjonews.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2017 Provinsi Kepri menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Yang mana, pengesahan LPP APBD tahun 2017 ini telah melalui pembahasan oleh Pansus LPP APBD tahun 2017 DPRD Kepri. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak SH saat memimpin jalannya rapat Paripurna di Kantor DPRD Kepri Dompak, Senin (06/08/18).

DPRD Kepri Sahkan Ranperda LPP APBD 2017 Menjadi Perda
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH saat memimpin jalannya rapat paripurna di kantor DPRD Kepri Dompak, Senin (06/08/18).

"Akhirnya setelah dilakukan pembahasan oleh Pansus, Pansus langsung merangkumnya melalui pandangan akhir fraksi. Akhirnya perda ini disahkan," kata Jumaga.

Namun begitu, lanjut Jumaga, sebagai wujud pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran daerah APBD Kepri 2017 ini, Pansus LPP APBD tahun 2017 DPRD Kepri ini juga menyisipkan beberapa rekomendasi terkait realisasi anggaran 2017.

"Rekomendasi ini kedepannya diharapkan menjadi catatan terkait pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang," ucap Jumaga.

Juru icara Pansus LPP APBD 2017 DPRD Kepri, Suryani menuturkan terdapat beberapa rekomendasi yang menjadi catatan DPRD Provinsi Kepri kepada Pemerintah Provinsi Kepri terkait pelaksanaan keuangan pada APBD 2017. "Salah satu yang menjadi catatan kami adalah Pemerintah Provinsi Kepri harus mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat terkait anggaran," ujar Suryani.

Selanjutnya, Suryani mengharapkan Pemprov Kepri dapat memaksimalkan Program E Budgeting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. "Maksimalkan peran inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya proses pelaksanaan program kegiatan yang berlangsung," ujar politisi PKS ini.

Tak hanya itu, Suryani mememinta Pemprov Kepri untuk dapat mencari potensi-potensi sumber pendapatan baru yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. "Khususnya pada bidang maritim, mengingat luasnya potensi laut kita sehingga jika dikelola dengan baik akan menjadi penunjang pendapatan daerah," terang Suryani.

Serta, merekomendasikan kepada Pemprov Kepri untuk mereview keberadaan PT Pembangunan Kepri dalam rangka likuidasi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengapresiasi kerja DPRD Kepri dalam mengesahkan dan membahas Perda ini. "Kami berterima kasih atas masukan kritikan dan saran DPRD Kepri yang sangat berguna bagi penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Provinsi Kepri," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, Pemerintah Provinsi Kepri akan terus berupaya dalam rangka meningkatkan perekonomian Kepri khususnya pada sektor pendapatan daerah. "Terdapat beberapa strategi yang dilakukan pemerintah guna menambah pendapatan daerah, mulai dari pengoptimalan dana Pemerintah Pusat, penerimaan daerah dari pajak dan retribusi, hingga peningkatan potensi kelautan Kepri," ujar Nurdin.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia SDM Kepri, Nurdin mengatakan pihaknya akan selalu mengupayakan memberikan bimtek kepada seluruh ASN Pemprov khususnya di bidang keuangan agar mampu mengelola keuangan daerah.

"Sehingga dengan begitu, penyelenggaraan pelaksanaan pada APBD 2018 dapat lebih baik lagi dibandingkan 2017 lalu," harap Nurdin. (Anis)

 
Top