Batam, Kepri, Samjonews.com Dunia pendidikan di Kota Batam tercoreng. Dunia pendidikan yang diharapkan bisa menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, masih sangat sulit untuk terwujud. Bahkan, untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun pun masih belum tercapai.

Komisi IV DPRD Kota Batam yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait anak-anak yang putus sekolah khususnya di Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong.

Komisi IV DPRD Kota Batam Gelar RDP Terkait Anak Yang Putus Sekolah
Komisi IV DPRD Kota Batam yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait anak-anak yang putus sekolah khususnya di Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Jumat (20/7/2018).

Ada sekitar sembilan orang anak yang hingga saat ini belum dapat melanjutkan sekolah akibat keterbatasan dana dari orang tuanya. Bahkan, pihak sekolah tidak segan-segan lagi meminta sejumlah uang kepada orang tua siswa agar dapat masuk ke sekolah yang dituju.

Tetapi di tengah himpitan ekonomi, tak bisa dipenuhi orangtua anak miskin itu. Putus sekolah, menjadi pilihan pahit bagi 7 anak si miskin itu.

Temuan adanya tujuh anak putus sekolah lantaran tak punya uang untuk membayar Pungli, terungkap saat anggota DPRD Batam melakukan reses di Kampung Belimbing, Sungai Panas, Batam Kota, Kamis (19/7/2018).

Lima di antaranya anak sekolah di bangku kelas 5 dan 6 SD. Terpaksa harus putus sekolah saat sekolah lama yang mereka banggakan gulung tikar, karena tak mengantongi izin. Sedangkan dua lainnya merupakan anak pindahan untuk jenjang SMP dan SMA, pun bernasib sama.

Kisah tujuh anak itu diungkap setelah DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (20/7/2018). Oknum Komite di sekolah yang akan mereka tuju memintai uang Rp1,5-2,5 juta agar bisa diterima sebagai peserta didik.

Permintaan oknum komite itu tak bisa dipenuhi, karena memang orangtua anak tersebut kurang mampu alias miskin.

Demikian disampaikan Ahmadi, perwakilan orang tua siswa yang anaknya mau masuk ke SMPN 10, Sei Panas saat RDP di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Batam, Jumat, 20 Juli 2018. Ia menjelaskan pihaknya dimintai sejumlah uang oleh Komite Sekolah sejumlah Rp2.5 juta untuk dapat diterima, dana tersebut akan digunakanuntuk pembuatan pagar dan WC sekolah. Namun, karena ketiadaan dana pihaknya tidak dapat memenuhi permintaan dari pihak Komite Sekolah. Akhirnya anaknyapun tidak dapat melanjutkan ke sekolah dimaksud.

Menanggai persoalan yang terjadi di Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Ruslan Pasole,SE, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam menyatakan pihkanya akan terus melakukan upaya dan memfasilitasi masyarakat yang menyampaikan persoalan ke dewan. " jangan sampai anak-anak yang saat ini tidak bersekolah, semuanya mesti sekolah. Disdik Kota Batam diharapkan dapat membantu dan memfasilitasinya," terang Ruslan Pasole.

Rapat Dengar Pendapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho dan dihadiri oleh Kabid Dikdas Disdik Kota Batam, Perangkat RT/RW 005, Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Orang Tua siswa dan anak-anak yang putus sekolah. (Red/Hms)

 
Top