Batam, Kepri, Samjonews.com Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari retribusi parkir dinilai tidak sebanding dengan potensi yang ada. Jumlah kendaraan bertambah setiap tahun, tapi pendapatan tidak pernah meningkat. Bahkan, lokasi parkir yang ada seakan tak sanggup menampung kendaraan. Namun nyatanya retribusi yang diterima dari parkir, masih sangat minim.

“Sistem perpakiran Kota Batam sangat buruk sekali. Padahal potensinya luar biasa,” kata Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Kamis (26/7).

Ketua DPRD: Sistem Perpakiran Batam Buruk, PAD Tidak Seimbang Dengan Potensi
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto

Diakuinya, jika ini tidak segera dilakukan perubahan, maka tidak mungkin sumber pendapatan daerah dari parkir akan terus menguap. Sebab, uang yang seharusnya masuk ke kas daerah, sebagian besar masuk ke kantong pribadi raja-raja kecil yang mengatasnamakan pengelola parkir. “Pemko harus berani, jangan sampai retribusi hanya untuk memperkaya preman,” tegas Nuryanto.

DPRD Batam sendiri, lanjut dia sudah berulang kali meminta pemko lewat dinas perhubungan agar mengubah sistem retribusi parkir saat ini. Sistem pungutan manual seperti ini sudah sangat tidak efektif, karena tingkat kebocoran sangat tinggi. Belum lagi pengawasan dinas perhubungan yang sangat minim, menjadikan parkir banyak dimanfaatkan oknum tertentu.

“Ada aplikasi pemungutan parkir dan alatnya juga tidak mahal. Bisa juga melibatkan kerjasama pihak ketiga. Sekarang ini faktor mau atau tidak mau mengganti pengelolaan parkir. Kita sudah berulang kali sampaikan,” sesal Nuryanto.

Malahan tambah dia, pada waktu pembahasan perda parkir, pemko melalui dinas perhubungan mengajukan kenaikan tarif, disamping telah menambah titik parkir.

“Bukannya mengubah sistem pengelolaan, malah minta tarif dinaikan. Makanya kami tolak, karena saya belum melihat ada penawaran dari pemko soal sistem retribusi pemungutan parkir,” sebut Nuryanto lagi.

Wakil Ketua III DPRD Batam Helmy Hemilton mengakui sistem perpakiran saat ini terkesan hanya memperkaya preman parkir. Ironisnya lagi tidak ada upaya perbaikan dari dinas perhubungan sehingga terkesan pembiaran.

“Tiap tahun kami minta dinas perhubungan meningkatkan target retribusi parkir. Pemerintah jangan takut dong dengan raja-raja kecil ini,” sebut Helmy.

Ketua DPRD: Sistem Perpakiran Batam Buruk, PAD Tidak Seimbang Dengan Potensi
Seorang juru parkir sedang mengatur kendaraan yang akan parkir dikawasan Nagoya.
Bila perlu dinas perhubungan mengandeng TNI atau Polri di dalam pengawasan parkir seperti yang telah diterapkan beberapa daerah di Indonesia.

“Karena ini sudah berulang kali, retribusi parkir jauh dari target. Saya pikir tidak ada masalahnya kita melibatkan aparat. Sidorajo misalnya, berhasil mengelola parkir karena mereka mengandeng pihak ketiga,” papar dia.

Selain pengawasan, ia meminta agar perhitungan besaran pungutan di setiap titik parkir dievaluasi kembali. Sebab, angka yang diberikan dinas perhungan sudah sangat tidak relevan dengan target yang sesungguhnya.

“Masak satu titik parkir cuma nyetor Rp 10 ribu. Sementara sehari mereka bisa memungut ratusan ribu. Ini dinas ngitungnya gimana sih,” sesal Helmy.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Batam, M. Jefri Simanjuntak menyebutkan, sesuai hasil temuan BPK untuk APBD 2017 lalu bagian keuangan pemko disebut tidak melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap dinas atau badan yang memungut pajak dan retribusi di Kota Batam. Salah satunya parkir tepi jalan umum sehingga menjadi salah satu penyebab defisit anggaran.

“Saya pernah tanyakan, bagaimana sih pengawasan dan perhitungan parkir ini dan tak ada jawaban,” sesalnya.

Menurut Jefri sangat tidak masuk akal ketika jumlah titik parkir 200 dengan target Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar, tetap sama dengan target parkir saat ini yang berjumlah 400an titik parkir. Sementara jumlah kendaraan sendiri terus bertambah tiap tahunnya.

“Saya anggap ini salah satu lahan yang dijaga secara terencana guna memperkaya pribadi,” sebut Jefri lagi.

Ia menambahkan, bila ini terus dibiarkan akan menjadi beban Wali Kota Batam, sebab jika ini kembali tidak tercapai akan berimplikasi terhadap defisit anggaran. Buruknya pengelolaan parkir tepi jalan, lanjut Jefri disebabkan oleh beberapa hal yakni, pemko tak mampu mengelola, takut dengan mafia parkir dan tidak berani membawa masalah ini ke tingkat lebih tinggi.

Salah satunya dengan cara meminta tim saber pungli turun tangan. Sebab, apabila ada oknum yang memungut parkir tepi jalan tanpa adanya surat tugas dan identitas resmi dari dinas perhubungan, itu bisa dikatakan pungutan liar (pungli). Pemerintah juga bisa melibatkan kepolisan dan TNI dalam mengawasi parkir, sehingga oknum parkir liar bisa diminimalisir.

“Banyak cara sebenarnya. Pertanyaannya mereka takut karena pendapatan pribadinya bakalan hilang dan kita menyadari ini. Saya beberapa kali sidak dan memang terjadi pembiaran, apakah itu dari inpektorat atau dishub itu sendiri,” sesal Jefri. (Red)
 
Top