Tanjungpinang, Kepri, Samjonews.com DPRD Kepri akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Selasa (2/7/2018) siang.

Pengesahan tersebut menyusul catatan panitia khusus (Pansus) DPRD Kepri kepada Pemprov Kepri untuk segera diperbaiki.

Adapun catatan tersebut adalah ketidaktertiban Pemprov Kepri dalam penatausahaan aset-aset milik daerah. Selain itu, dari segi administrasi, banyak aset milik Pemprov Kepri yang dalam pembuktian kepemilikan aset tidak ada.

DPRD Kepri Sahkan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Paripurna
Penandantanganan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah di DPRD Kepri oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, SH dengan Gubernur Kepri Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si, Selasa (3/7/2018).
"Pembuktian aset khususnya pada aset tanah dan bangunan banyak yang belum dilengkapi dengan sertifikat," kata Rudi Chua, ketua Pansus di ruang rapat paripurna.

Atas dasar itu, Pansus menyampaikan usulan perbaikan dalam pengelolaan barang milik daerah daerah dan pengamanan aset. Satu di antaranya melakukan pendataan dan invetarisasi ulang secara lengkap dan mutakhir.

"Data aset juga dibuat sebagai data final yang bersifat permanen, sehingga apabila terjadi pergantian pejabat, yang bertanggung jawab data tersebut, tetap ada," kata Rudi.

Selanjutnya, Pemprov diminta melakukan pemetaan aset tanah dan bangunan yang bermasalah karena tidak memiliki sertifikat dan bukti kepemilikan. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki,

Pemprov memiliki 113 aset tanah dan bangunan yang berasal dari 90 aset asal Pemprov Riau dan 23 aset yang sudah diserahkan, namun belum memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB).

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menambahkan bahwa persoalan terbesar dalam pengamanan barang milik daerah adalah sertifikat kepemilikan atas nama Pemprov Kepri. Untuk mengatasi itu, Jumaga menyarankan agar segera melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, kantor Wilayah Kepri.

"Saya juga meminta agar dibentuk tim inventarisasi dan sertifikasi aset tanah dan bangunan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Sehingga, pemanfaatan aset bernilai ekonomis dapat meningkatkan kontribusi kepada pendapatan asli daerah ini," tegas Jumaga.

Menanggapi ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan DPRD Kepri. "Temuan ini akan kami tindaklanjuti. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan penelusuran dokumen milik daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat," janji Nurdin. (Anis)

 
Top