Edisi
15/05/2018
BATAM.SAMJONEWS.com — Permasalahan tempat pemukiman warga Tiban Lama RT 01 dan RT 03 RW 07 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam berujung di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Kota Batam, yang digugat oleh PT.Bumi Mahkota Sejahtera (BMS) yang bergerak di bidang developer, Senin (14/05/2018

Warga Tiban Lama merasa kebingungan menghadapi panggilan pengadilan Negeri Batam yang sudah sampai sidang ke 5 belum pernah berlangsung persidangan, melaikan panggilan untuk persidangan perdata yang di pimpin Redite  Ika Septina sebagai hakim Ketua, yang di dampingi Hera Polosia hakim anggota dan Iman Budi Putra hakim anggota, berobah menjadi mengarahkan untuk mediasi antara Warga dengan pihak penggugat.

Andi Hutagalung warga Tiban Lama saat berbincang bincang di warung kopi disekitaran Tiban Lama beberapa hari yang lalu menjelaskan,
"Saya pertama-tama datang ke Tiban Lama ini tahun 1990 dan saat itu saya masih lajang, dan sekarang anak saya sudah tamat SMA, dan warga sudah ada dilokasi Tiban Lama ini sekitar Tahun 1985, saat itu Tiban Lama ini masih Hutan, yang kami temukan pada saat itu masih banyak monyet berkeliaran, dan kami tidak ada menemukan di Tiban Lama ini PT.BMS.

Tiba-tiba kami kaget, dimana pengusaha developer mengaku bahwa hutan yang kami buka puluhan Tahun yang lalu untuk tempat pemukiman kami di klaim PT.BMS bahwa itu milik mereka, seperti gugatan PT BMS polume ke 16 itu sangat keliru, yang perlu di pahami BP Batam khususnya Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam,

"Bahwa permasalahan hukum atas Tanah Objek Sengketa muncul ketika diketahui oleh penggugat , para tergugat dengan melawan hukum tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat maupun Intansi Pemerintah yang berwenang telah berusaha menguasai Tanah Objek Sengketa dengan mendirikan bangunan-bangunan Gereja, rumah-rumah parmanen maupun semi parmanan di atas tanah milik penggugat sesuai dengan SHBG Nomor 02286/Tiban Lama Atas Nama PT.BMS Seluas 121.504 MF.

Halmana diperkuat dengan berita acara Hasil pengukuran ulang Nomor ; 19/BAHP/A3.42/8/2017 Tertanggal 14 Agustus 2017 yang dilakukan oleh turut tergugat berdasarkan permohonan yang di ajukan oleh penggugat sesuai surat Nomor ;091/BMS-TA/IX/23 Tanggal 1 September 2016. ungkap Andi Hutagalung

Sesuai dengan pantauan awak media ini di Pengadilan Negri Batam Senin (14/05/2018), Redite Ika sebagai hakim Ketua menggabsen warga yang terggugat yang menghadiri persidangan berjumlah 16 tergugat dari 51 tergugat, disinyalir gugatan yang di ajukan Reynold Thonak kuasa hukum PT.BMS hanya Shock Therapy menakut nakuti warga agar warga bersedia di mediasi menerima ganti rugi dari PT.BMS.


Jumlah tergugat yang di ajukan Reynold Thonak kuasa hukum PT.BMS ke Pengadilan Negeri Batam sebanyak 51 KK, dan warga lebih banyak memilih tidak menghadiri persidangan, pasalnya panggilan dari pengadilan tersebut tidak sesuai dengan nama yang tercantum di KTP alias panggilan salah alamat buktinya saat hakim Ketua menggabsen tergugat yang hadir mengikuti persidangan banyak nama-nama tergugat yang salah, dan hakim meminta KTP tergugat untuk memperbaiki data-data tergugat yang benar.

Nyonya Samosir yang menghadiri persidangan mengatkan kepada temanya tergugat diruang persidangan,
“Nama-nama yang dipanggil tidak sesuai dengan nama yang tercantum di KTP, sepertinya persidangan ini hanya memperbaiki data-data warga yang tergugat saja, buktinya sampai persidangan yang ke 5 belum pernah berjalan persidangan, terkecuali hakim hanya menjelaskan agar warga bersedia untuk di mediasi, tetapi mengapa pengadilan bisa menerima gugatan dengan data-data yang tidak jelas?
ungkap nyoya samosir

 Demikian juga Laurentius Sidabutar bertanya kepada hakim, dari mana data-data warga di dapatkan oleh Reynold Thonak Kuasa Hukum PT.BMS,
“Mohon izin bu hakim dipertayakan kepada kuasa hukum penggugat, dari mana data-data warga didapatkan kuasa hukum PT.BMS, karena kuasa hukum PT.BMS dari jakarta, tolong di jelaskan agar terang benderang, supaya kami sama-sama warga tidak terjadi berantuk. Tutur Laurentius Sidabutar

Redite Hakim ketua yang memimpin persidangan menjelaskan pertanyaan warga dan aturan persidangan,
“Data data warga di dapatkan kuasa hukum dari PT.BMS jelas dari Jahja Komar direktur utama PT.BMS, aturan persidangan,” bagi warga yang tergugat yang tidak menghadiri persidangan hilang hak mereka, dan yang dapat mengikuti persidangan hanya nama yang di panggil, tidak boleh diwakili istri terkecuali ada surat kuasa insidentil dari suami. Jelas hakim ketua (ngl/amjoi)

Reporter     ; samjonews.com
Editor         ; sdr






 
Top