Edisi
Kamis 01/03/2018
BATAM.SAMJONEWS.com – Puluhan perusahaan media online merasa kesal disaat adanya penolakan pengajuan permohonan kerjasama yang baru di Pemko Batam, dimana sebelumnya perusahaan media online ini sudah menjalin hubungan mitra kerjasama yang baik .
“Yang diterima bekerjasama di Pemko Batam media yang terdaftar di Dewan Pers, sudah terverifikasi secara faktual” ucap berinisial GH salah satu Pimpinan Redaksi media online
Sikap penolakan permohonan kerjasama yang dilakukan pegawai kehumasan Pemko Batam sangat disesalkan, apakah hal ini suatu kebijakan ataukah ini di berlakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat? Kenapa tidak dari dulu hal seperti ini diterapkan kok malah baru-baru dilaksanakan. Tanya GH
” Bagaimana mitra kerjasama yang selama ini antara media online dengan pemerintah kota Batam, yang mana media tersebut belum terdaftar di Dewan Pers dan belum terverifikasi secara faktual, ternyata selama bertahun – tahun sudah menerima anggaran publikasi dalam bentuk pemesanan ” BUNNER ” apakah hal seperti ini yang di katakan salah satu temuan BPK RI dan sewaktu – waktu bisa di panggil untuk memberikan keterangan, jika hal ini menyalahi ketentuan tentang pengelolaan keuangan negara khususnya di pemerintahan daerah ” tanya dia lagi.
Berdasarkan berita yang di lansir dari media online Potret Kepri.com,  bahwa sejauh ini Dewan Pers tidak pernah membuat Surat Edaran ( SE) larangan kerjasama antara pemda , pemprov dan pemkab yang ingin menjalin kerjasama dengan media , baik itu media yang belum terverifikasi administrasi maupun faktual.
”silahkan saja , Dewan Pers tidak mengurusi itu , karna mereka yang tau anggarannya , dan mereka lah pengguna anggarannya. Namun begitu jika didaerah itu jumlah media ada sebanyak 500 , kan tidak mungkin pemda mampu membuat kerjasama ” ucapnya dengan nada bertanya.
Lalu apakah yang menjadi alasan utama pihak Pemko Batam melakukan penolakan kerjasama dengan media online yang masih menunggu tahapan pendaftaran maupun verifikasi ke kantor Dewan Pers, apakah karena keterbatasan anggaran ?
Yudi kabag humas Pemko Batam saat di konfirmasi media ini beberapa waktu yang lalu mengatakan, bahwa Pemko Batam hanya menerima media yang sudah terdaftar di Dewan Pers, dan kita tidak mau terjadi hal yang sama seperti di daerah lain adanya temuan BPK RI, ucapnya singkat melalui ponsel genggam selulernya.(TIM)

 
Top