Edisi
Minggu 25/02/2018 

BATAM.SAMJONEWS.comPT Bumi Mahkota Sejahtera (BMS) yang bergerak di bidang developer melakukan berbagai cara untuk menguasai pemukiman warga Tiban Lama khususnya RW 06 dan RW 07,Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam.
PT.BMS berusaha melakukan penggusuran terhadap warga Tiban Lama dengan alasan bahwa PT BMS sudah membayar UWTO ke BP Batam Tahun 2009, dan memiliki sertipikat pada Tahun 2013, PT BMS juga menggunakan jasa Ditpam untuk menggusur warga Tiban Lama, tetapi PT BMS tidak berhasil menggusur warga, sehingga PT BMS menggunakan oknum TNI yang mengaku dari Babinsa.
Warga Tiban Lama RT 01 dan RT 03 RW 07 mendapatkan surat panggilan gugatan dari Pengadilan Negeri Kota Batam awal bulan Januari dengan Nomor; 8/Pdt.G/2017/PN.BTM ( tanpa tanggal dan nama tergugat yang jelas ) yang akan di sidangkan di Pengadilan Negri Batam Rabu 21 Pebruari Tahun 2018, penggugat PT BMS, dengan jurusita Thomson Araz Munando, SH  
M.Arman Camat Sekupang melakukan mediasi yang ke ll antara PT BMS dengan warga Tiban Lama RW 06 dan  RW 07 di ruang pertemuan Camat Sekupang Jumat (26/01/2018), yang dihadirin utusan Polsek Sekupang juga dihadiri beberapa pihak BP Batam Fesly Abadi Paranoan Kabid  pengadaan Lahan, Wesly Silalahi Kasi Perubahan Pengukuran, Rezky Heidi Saputro Staf pengadaan Lahan, Januar Firmansyah Staf Kasi Pengukuran dan Lurah Tiban Lama.
Berjalanya mediasi yang di pimpin M.Arman Camat Sekupang, Wesly Silalahi Kasi Perubahaan Pengukuran dari BP Batam menjelaskan, bahwa PT BMS legal,
“BP Batam resmi memberikan PL ke PT.BMS, saat PT.BMS pengajuan permohonan lahan, saat itu lahan kosong dan tidak ada yang menguasai lahan, dan kita juga sudah melakukan pengukuran ulang, jadi PL PT.BMS legal,  Ungkap Wesly Silalahi



Pada saat warga Tiban Lama menyampaikan kepada M.Arman Camat Sekupang adanya surat panggilan dari Pengadilan Negri Batam tergugat sebanyak 50 KK di tambah Gereja GKPS termasuk BP Batam ikut tergugat yang di gugat oleh PT.BMS,,Wesly Silalahi juga bertanya kepada warga Tiban Lama, apakah warga ada memiliki peta lokasi lahan, dan warga menunjukkan peta saat pengukuran mahasiswa UNRIK bersama TNI, dan Wesly Silalahi mengatakan,” kita akan adu peta dari warga dengan PL PT.BMS, kita akan melakukan pengukuran secepatnya, akan tetapi saat pengukuran tolong jangan di halangi warga ungkap Wesly Silalahi.
“kita masih melakukan mediasi, mengapa PT.BMS langsung mendaftarkan gugatan ke Peggadilan, saya meminta kepada RW 07 supaya surat panggilan tersebut ditahan dulu, jangan dibagikan kepada warga, untuk sementara waktu, surat panggilan tersebut diabaikan dulu. Ungkap Arman Camat Sekupang
Selasa (30/01/2018) pengukuran tapal batas PT.BMS dengan pemukiman warga Tiban Lama yang di pimpin Arman Camat Sekupang yang dihadiri Bapak Himawan bagian pengukuran lahan dari BP Batam bersama dengan Staf sempat adumulut antara warga dengan Himawan dengan alasan pengukuran tidak sesuai dengan kesepakatan saat dimediasi di Kantor Camat, warga menghentikan pengukuran saat PT.BMS menentukan titik N dipemukiman warga, dan Himawan mengakui ditengah-tengah warga bahwa PL PT.BMS memang belum ada, baru pengajuan, dan Himawan mengakui PL PT.BMS sudah 3 kali di repisi. (berbeda dengan penjelasan di atas)
Amrullah sebagai sekretaris Tim 61 menjelaskan kepada warga saat warga Tiban Lama meminta penjelasan dimana letak patok tapal batas lahan Tiban Ayu (PT BMS) dengan pemukiman warga Tiban Lama,
“Patok yang diatas memang itu sudah lama karena saya ikut mengukurnya, (Amrullah sambil tertawa seperti menyembuyikan sesuatu) jadi begini saja, sesuai kesepakatan kita kemarin saat kita rapat di Kantor Camat, bahwa Tiban Lama baru situasi, hasil pengukuran kita memang belum bentuk dejurai, legalitasnya belum jelas, patok itukan berubah-ubah, apalagi sudah ada pagar dan rumah aku jadi pangling juga karena sudah lama, jadi biar lebih jelas lebih baik kita mengikuti persi satu dulu, mari kita ikuti patoknya nanti baru kita bicarakan.
Kemarin sudah saya jelasin dengan jelas dari A sampai Z, kita punya hasil ukur situasi tetapi secara dejurai kita belum pegang, PL yang pertama belum ada baru situasi, itu belum disahkan jadi PL baru pengajuan. (PT BMS baru pengajuan PL).  
Jurusita dari Pengadilan Negri Batam Thomson Araz Munando, SH menjelaskan saat di konfirmasi awak media ini diruang kerjanya Selasa (20/02/2018)
“Begini pak, pengadilan ini menerima gugatan dari warga, yang tergugat tidak ada namanya melainkan hanya marga, ada marga Sianturi, Sinaga, Nainggolan, Lumbanraja, Hutagalung, dan lain-lain, kami juga tidak tau siapa nama-nama tergugat tersebut, dan kami tidak tau ini bisa disidangkan atau tidak, empat hari yang lalu kami juga sudah langsung menemuin warga Tiban Lama RT 03 RW 07 ketemu Hutagalung, mereka tidak mau menerima surat panggilannya dengan alasan nama tersebut tidak ada di RT 03,
 Tadi siang kami ke Kelurahan Tiban Lama, tapi Lurah juga tidak mau memberikan surat tanda terima dengan alasan warga tidak mau terima karena tidak ada nama panggilan yang di tuju, jelas Thomson dan juru sita lainya mentertawakan “ marga sianturi di Batam ini ribuan, yang mana satu yang di panggil....
Sementara Siti Fatimah.SH Ketua Panitra perdata saat ditemuin awak media ini dengan tujuan mau konfirmasi di ruang kerjanya, Siti Fatimah  tidak bersedia di jumpai dengan alasan mau sholat, jelas staf nya, esok harinya awak media ini kembali menemuin Siti Fatimah, juga tidak dapat ketemu.  
Sementara Ibu Evagusti salah satu seksi bagian sertifikat dari Dinas Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Batam menjelaskan saat di konfirmasi awak media ini di ruang kerjanya terkait ke kebenaran sertifikat lahan PT BMS,
“PT.BMS memang sudah ada sertifikat/PL yang di keluarkan Tahun 2015, tapi baru sertikifikat/PL induk, belum ada pemecahan PL, kalau masalah pemukiman warga itu belum ada Sertifikat/PL, inikan baru pengajuan pembayaran UTWO ke BP Batam  Tahun 2017, tanyakan saja BP Batam kenapa diberikan BP Batam kepada PT.BMS  lahan yang sudah di tempati warga, gambar ini memang sudah PL, tapi tanyakan dulu PL yang mana yang ditunjukkan PT BMS ini, mengapa bisa ada PL sementara ini pengajuan Tahun 2017 sementara warga masih menduduki pemukiman, memang banyak seperti ii terjadi di Kota Batam ini. Ujar Ibu Evagusti
Reporter           ; Samjonews
 Editor               ; Sdr


 
Top