Edisi
Kamis 22/02/2018
BATAM.SAMJONEWS.com – Warga Tiban Lama RW 07 dan RW 06 kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam di hebohkan kedatangan puluhan rombongan dari PT Bumi Mahkota Sejahtera (BMS) bersama dengan Bapak Himawan bagian pengukuran  lahan dari  BP.Batam bersama dengan Staf, M.Arman Camat Sekupang bersama dengan Staf, dan Firman Lurah Tiban Lama bersama dengan Staf dan beberapa orang anggota TNI. Selasa 30/01/2018.
Rombongan tersebut di pimpin oleh M.Arman Camat Sekupang menindaklanjut  hasil pertemuan/rapat Juma’t  (26/01/2018) untuk pengukuran tapal batas antara lahan yang dimiliki PT.BMS dengan pemukiman warga Tiban Lama RW 07 & RW 06, untuk tindaklanjut pertemuan/rapat terdahulu pada tanggal 23 November 2017 yang  diadakan di ruang pertemuan Kantor Camat Sekupang.
Himawan pegawai BP. Batam yang membidangi  pengukuran lahan dengan tegas menerangkan terhadap warga, bahwa PT BMS legal memiliki lahan yang diberikan BP.Batam ,
“Lahan yang dimiliki PT BMS itu legal, dan sudah lengkap membayar UWTO selama 30 Tahun, bahkan PT.BMS sudah mengurus sertipikat ke dinas Badan Pertanahan Negara (BPN) harapan kami, agar warga bersedia bersama dengan pihak PT BMS melakukan pengukuran ulang  penentuan tapal batas PL yang di miliki PT BMS dengan pemukiman warga. Ungkap Himawan
Pada saat warga meminta Himawan untuk menunjukkan  dimana lokasi patok sesuai PL yang dialokasikan BP.Batam terhadap PT.BMS yang berbatasan dengan pemukiman Tiban Lama,
Himawan menunjukkan lokasi patok beton yang akan di pasang  sambil memperlihatkan PL yang dimiliki PT BMS yang tidak jelas Tahun berapa dikeluarkan BP Batam dengan alasan photo Copy nya tidak bagus, dengan  No PL.212.212.24.20.99010095.CI.CI.001.GI.003 Tanggal 20/04/2013, dan photo copy PL yang dimiliki PT.BMS  tersebut tanpa adanya nama dan tanda tangan pejabat BP Batam yang berwenang memberikan PL , dan tanpa adanya diketahui  dan tandatangan  dari Ka.BP,Baatam. 
Amrullah sebagai sekretaris Tim 61 menjelaskan kepada warga saat warga Tiban Lama  meminta penjelasan dimana letak patok tapal batas  lahan Tiban ayu (PT.BMS) dengan pemukiman warga,
“Patok yang diatas memang itu sudah lama karena saya ikut mengukurnya, (amrullah sambil tertawa seperti menyembuyikan sesuatu) jadi begini sesuai kesepakatan kita kemarin saat rapat di Kantor Camat bahwa Tiban Lama baru situasi, hasil pengukuran kita memang belum bentuk  dejurai legalitasnya belum jelas, patok itukan berubah berubah, apalagi sudah ada pagar dan rumah jadi pangling juga karena sudah lama, jadi biar lebih jelas lebih baik kita mengikuti persi satu dulu, mari kita ikuti dimana potok nya nanti baru kita bicarakan.
Sebenarnya kemarin sudah saya jelasin dengan jelas dari A sampai Z, kita punya hasil ukur situasi tetapi secara dejurai kita belum pegang, PL yang pertama belum ada, itu belum disahkan jadi PL baru situasi sampai sekarang memangbelum ada PL  (pihak pengembang PT.BMS) baru pengajuan. Jelas Amrullah
M.Arman Camat Sekupang berusaha menenangkan  warga Tiban Lama agar pengukuran pemukiman warga Tiban Lama yang terletak di RT 01 RW 07, bisa terjadi di ukur yang katanya titik N sesuai keinginan pihak pengembang (PT. BMS ),
“Saya meminta pada pak Amat, setelah ada berbicara  pak Hans (TNI) menejemenya, ini titik nya titik N tapi bawah tanah, kita tenggo memang disitu datanya yang rill sesuai dengan data yang di keluarkan BP Kawasan, tapi ada masalah disitu untuk penyelesaian masalahnya itu, untuk penyelesaian  masalah titik N ini kita lakukan perefikasi, kita robah titik nya bukan disitu lagi tetapi kita majukan sedikit tinggal menarik dari titik N ke titik M, tetapi itu baru masukan yang harus disampaikan pak Hans ke manajemen dan itu akan disinkronkan oleh pihak BP Kawasan, karena nanti yang melakuan berita araca perubahan adalah BP Kawasan. Ujar Arman Camat Sekupang
Sementara Ibu Evagusti salah satu seksi bagian sertifikat dari Dinas Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Batam menjelaskan saat di konfirmasi awak media ini di ruang kerjanya terkait ke kebenaran sertifikat lahan PT BMS,
“PT.BMS memang sudah ada sertifikat/PL yang di keluarkan Tahun 2015, tapi baru sertikifikat/PL induk, belum ada pemecahan PL, kalau masalah pemukiman warga itu belum ada Sertifikat/PL, inikan baru pengajuanpembayaran UTWO ke BP Batam  Tahun 2017, tanyakan saja BP Batam kenapa diberikan BP Batam kepada PT.BMS  lahan yang sudah di tempati warga, gambar ini memang sudah PL, tapi tanyakan dulu PL yang mana yang ditunjukkan PT BMS ini, mengapa bisa ada PL sementara ini pengajuan Tahun 2017 sementara warga masih menduduki pemukiman, memang banyak seperti ii terjadi di Kota Batam ini. Ujar Ibu Evagusti
Reporter           ; Samjonews

Editor               ; Sdr
 
Top