Edisi
23/01/2018

SERGEI.SAMJONEWS.com – Untuk pembangunan Desa Tertinggal Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (4) UU Desa menyebutkan, Kapala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sementara masih banyak di setiap daerah tertinggal belum tersentuh pembangunan, padahal pemerintah pusat sudah mengucurkan Anggaran Dana Desa (ADD) 1 milyar ke setiap Desa maupun kelurahan guna membangun pasilitas umum maupun perbaikan jalan menghubungkan Desa tertinggal ke perkotaan.
Pemberitaan sebelumnya, beberapa tokoh masyarakat Dusun V Pegatalan mengatakan pada awak media ini Selasa (02/01/2018), ADD yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan di Dusun V Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagei Provinsi Sumatera Utara disenyalir disalah gunakan oknum-oknum tertentu.

Bertahun-tahun seperti inilah selalu jalan di Desa kami, penghasilan kami di desa ini bertani dan rata-rata setiap keluarga memiliki tanah berhektar-hektar, yang  pasti kami wajib membayar pajak tanak yang kami miliki, dan kami juga memiliki kendaraan sepeda motor, tentu setiap Tahun kami juga membayar Panjak kenderaan yang kami miliki, tetapi kenyataanya desa kami ini tidak pernah disentuh oleh pembangunan dari pemerintah.
Sumber menambahkan, kami yakin bahwa Desa kami ini juga dapat anggaran ADD  dari pemerintah pusat, buktinya sudah dua kali desa ini mendapatkan  anggaran perbaikan jalan, tahap pertama pada Tahun 2015 sebesar Rp 320.000.000 (Tiga ratus dua puluh juta) tetapi dana desa tersebut di salahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, bagaimana tidak, perbaikan jalan dengan dana ratusan juta hanya digunakan untuk biaya pembelian pasir dan kemudian pihak pekerjanya hanya menyiramkan pasir tersebut di jalan berlubang yang sudah berlumpur yang tak ada ubahnya seperti kubangan kerbau

Untuk tahap ke ll, pada Tahun 2016 desa ini kembali lagi mendapat kuncuran Dana Desa Rp 650.000.000,( sesuai hasil musrembang Tahun 2015), tetapi kita melihat pekerjaan yang dilakukan tidak memiliki papan nama proyek dan hasilnya juga hanya disiram pasir ditanah  berlobang yang sudah  berlumpur, buktinya jalan ini tidak ada ubah nya seperti kolam lele, padahal Arifin sudah dua priode menjabat jadi Kapala Desa Pematang Cermai, tetapi tidak ada pembangunan yang dilakukan di Dusun kami ini, kemungkinan untuk pemilihan Kapala Desa berikut nya kami nggan memberikan suara kami kepada calon Kapala Desa berikutnya, dengan alasan setiap bergantinya Kapala Desa Dusun kami tidak pernah di sentuh pembangunan. ucapnya lagi dengan nada kesal.

Demikian juga salah seorang Warga Bedagai Berinisial B mengatakan pada awak media ini diseputaran Kantor Kapala Desa Pematang Cermai Rabu (03/01/2017) saat awak media ini mau menemuin Arifin di Kantor Kapala Desa, 

“Pembangunan jalan untuk Dusun V Pegatalan itu tidak akan pernah bisa terjadi bang kalau tidak Kapala Desa langsung dari Dusun V, abang lihat saja, Arifin sudah dua priode menjabat jadi Kapala Desa, tetapi kenyataanya abang lihat saja jalan nya”.


Informasi yang saya dengar Aripin mau mengundurkan diri Kapala Desa Pematang Cermai, karena dia mengikuti salah satu Partai dan dia sehari-hari selalu sibuk urusan Partai tersebut, mungkin Tahun depan Arifin ada rencana pencalonan jadi anggota DPRD Serdang Bedagei dari Partai Nasdem, abang lihat saja mobil dan rumah milik pribadi nya di hiasi lambang partai. Ungkap B yang mengaku asli putra Dusun V Pegatalan.

Akan tetapi, sampai berita ini di terbitkan kembali, Arifin Kapala Desa Pematang Cermai, beberapa kali awak media ini menghubugi  melalui Handphone seluler milik pribadinya,dengan tujuan konfirmasi, tetapi Aripin tidak bersedia menerima telpon dari awak media ini. Dengan keluhan warga terkait kondisi jalan Dusun V Pegatalan yang sudah dua kali mendapatkan ADD, warga berharap Aparat Penegak Hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK memeriksa Arifin sebagai Kapala Desa Pematang Cermai, terkait anggaran ADD yang masuk ke Nomor Rekening Desa disenyalir merugikan Negara. (red/amjoi)

Reporter          ; Samjonews.com
Editor              ; Sdr
                                            

 
Top